Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Pengertian dan Implementasi

Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Pengertian dan Implementasi

Peraturan hukum laut di Indonesia merupakan landasan penting dalam mengatur segala aktivitas yang terkait dengan laut. Pengertian dari peraturan hukum laut sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan laut, seperti pelayaran, penangkapan ikan, dan perlindungan lingkungan laut.

Menurut Bambang Susatyo, Ketua DPR RI, peraturan hukum laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. “Kita harus memastikan bahwa peraturan hukum laut di Indonesia diterapkan dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya laut oleh pihak asing,” ujarnya.

Implementasi dari peraturan hukum laut di Indonesia juga menjadi hal yang krusial. Hal ini menuntut adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan aturan-aturan tersebut dengan baik. Menurut Marzuki Darusman, mantan Menteri Hukum dan HAM, implementasi peraturan hukum laut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut kita. Implementasi peraturan hukum laut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh demi kepentingan bersama,” kata Marzuki Darusman.

Dalam praktiknya, peraturan hukum laut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur lebih detil tentang pengelolaan sumber daya laut di Indonesia.

Dengan penerapan peraturan hukum laut yang baik, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dan menjaga kedaulatan negara di laut. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi implementasi peraturan hukum laut demi kebaikan bersama.